Beranda » Uncategorized » Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pelayaran

Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pelayaran

Direktorat Kenavigasian selaku Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mngemban tugas-tugas penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran yang diamanahkan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyelengaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) merupakan salah satu tanggung jawab penyelenggaraan keselamatan pelayaran yang bersifat mandatory sebagaimana diatur dalam Chapter V SOLAS 1974 dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2011 tentang SBNP, Peraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan No.68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut.

Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (Archipelagic State) oleh konvensi PBB yang berarti diakui oleh dunia internasional, maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Peranan laut yang cukup berarti bagi pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia, konsekuensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hukum baik terhadap ancaman penyelenggaraan pemanfaatan perairan dan menciptakan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nation on The Law of The Sea 1982) yang telah diratifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dengan hadirnya negara kepulauan telah diakui oleh dunia internasional dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi antara lain : “Kewajiban untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal di negara kepulauan tersebut aman, lancar, dan tertib’ baik untuk kepentingan nasional maupun internasional yang berarti harus mampu mengakomodasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang cukup dan handal serta Tata alur lalu lintas pelayaran yang aman.

Alur pelayaran dan SBNP merupakan satuan sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan /atau lalu lintas kapal. Peran kedua aspek tersebut dalam menunjang keselamatan pelayaran di wilayah perairan sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernavigasi kapal-kapal yang melintasi perairan dimaksud.

Selain itu terdapat faktor lain yang sangat terkait dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan, yaitu pengaturan mengenai telekomunikasi pelayaran. Hal tersebut terkait dengan pengembangan pelayanan di bidang kenavigasian, seperti pembentukan Batam VTS.

Kegiatan kenavigasian sendiri juga terkait dengan beberapa instansi lain yang berhubungan dengan Direktorat Kenavigasian secara langsung maupun tidak langsung. Instansi-instansi tersebut antara lain adalah Dishidros, yang berhubungan secara langsung dengan Direktorat Kenavigasian dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pemetaan, NTM, penyebaran Berita Pelaut Indonesia, pelatihan tenaga surveyor, Kegiatan Kenavigasian tersebut juga mempunyai hubungan dengan beberapa direktorat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terkait dengan peran mereka dalam kegiatan kepelabuhanan, dan fungsi Syahbandar.

Peran serta BP Migas, pemerintah daerah dan BUP juga sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di perairan Indonesia.

Beberapa hal yang berkembang terkait dengan isu kenavigasian antara lain:

  • penataan ruang di Perairan Indonesia
  • pendataan SBNP non-DJPL yang belum terpetakan
  • Capacity building dalam tenaga surveyor kenavigasian dan operator VTS
  • adanya pelayanan VTS di daerah-daerah tertentu
  • keterkaitan dengan penentuan area wajib pandu dan area pandu luar biasa
  • penentuan SBNP dan alur pelayaran di Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
  • Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengerukan, serta hubungannya dengan penentuan alur pelayaran dan penentuan lokasi SBNP
  • berkembangnya teknologi di bidang survey SBNP dan STP
  • penentuan daerah terlarang dan terbatas, pada bangunan/ instalasi yang berada di perairan.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: